UMKM Punya Ilmu Eksportir

UMKM Punya Ilmu Eksportir

daftarhargakomoditas.web.id Beberapa artikel yang akan kami sajikan untuk anda kali ini ,bisa sangat membantu apabila anda ingin mencari informasi yang berikaitan mengenai UMKM Punya Ilmu Eksportir. Dan dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang membahas dan mengulas mengenai UMKM Punya Ilmu Eksportir

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan menggelar seminar kebijakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan ekspor khususnya UMKM melalui pemasaran secara digital. Seminar ini bertujuan untuk mendukung perkembangan perdagangan elektronik (e-commerce), khususnya peningkatan kapasitas pelaku UMKM berorientasi ekspor.”Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang aktual mengenai strategi pengembangan ekspor kepada UKM yang berorientasi ekspor,” kata Direktur Jenderal PEN Dody Edward, dalam keterangan tertulis, Jumat (28/2/2020).

Dalam seminar dengan tema ‘Digital Marketing untuk Bisnis UKM’ yang digelar di Jakarta, Kamis (27/2/2020) itu, Dody menyampaikan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong perkembangan niaga el, meningkatkan perdagangan produk dalam negeri, dan mendorong peningkatan ekspor secara daring (online).Lebih lanjut, Dody menambahkan, berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang dirilis pada 2018 terdapat 171,17 juta jiwa di Indonesia yang menggunakan internet. Angka tersebut naik 10,12% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu pada 2019, Bank Indonesia mencatat jumlah transaksi perdagangan daring setiap bulannya mencapai Rp 13 triliun. Hal ini tidak berbeda jauh dengan prediksi penelitian dari McKinsey yang menyebutkan pertumbuhan niaga-el di Indonesia meningkat delapan kali lipat pada periode 2017-2018. Dari total belanja daring senilai US$ 8 miliar pada 2017, meningkat menjadi US$ 55-65 miliar pada 2020.”Menyikapi hal tersebut, lembaga pendidikan dan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal PEN perlu terus proaktif dan membuat terobosan dalam membuat kurikulum dan silabus, serta pelatihan yang berbasis digital. Hal ini untuk mendukung tumbuh kembangnya eksportir baru di Indonesia yang berdaya saing,” terang Dody.

Di sisi lain, Kepala Balai Besar PPEI Kemendag, Noviani Vrisvintati menambahkan kegiatan ini merupakan sarana komunikasi dan penyebaran informasi ekspor yang diprioritaskan pada pembangunan SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.”PPEI terus berkomitmen untuk berperan aktif sebagai unit pelaksana teknis yang bertugas mengkoordinasikan pendidikan dan pelatihan di bidang ekspor bagi dunia usaha khususnya UKM dan masyarakat,” ujar Noviani.Pada 2020, PPEI menargetkan 119 angkatan pelatihan dengan target peserta mencapai 3.432 orang, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sementara sejak 1990 hingga sekarang, jumlah peserta pelatihan mencapai 55.824 orang. Para peserta terdiri dari eksportir serta organisasi yang mendukung kegiatan usaha (business support organization/BSO), yaitu BUMN, perusahaan swasta, dan universitas.

Selain itu, sejak 2010 PPEI juga menyelenggarakan program pendampingan ekspor atau Export Coaching Program. Kegiatan ini meliputi serangkaian kegiatan pendampingan selama satu tahun kepada UKM potensial ekspor agar siap ekspor. Khusus untuk 2019, terdapat 41 UKM yang telah melakukan ekspor ke beberapa negara tujuan ekspor dengan produk seperti furnitur, gula kelapa semut, kapuk, buah dan sayuran, serta makanan dan minuman dari total 75 peserta pendampingan.

Untuk mendukung pengembangan SDM ekspor, PPEI menggandeng fasilitator yang berasal dari praktisi dan instansi terkait sebanyak 100 orang. Fasilitator tersebut menyampaikan materi terkait ekspor seperti membangun strategi ekspor meliputi strategi penetrasi pasar ekspor, akses dan survey pasar ekspor melalui internet, bisnis daring ekspor, serta pemasaran digital; persiapan ekspor meliputi prosedur ekspor, manajemen ekspor impor plus simulasi, prosedur impor, serta bagaimana memulai ekspor; negosiasi ekspor sistem pembayaran dan pembiayaan ekspor impor, teknik negosiasi dan kontrak dagang ekspor; serta pendukung proses ekspor yang meliputi pameran produk untuk ekspor dan sistem manajemen keamanan pangan.

Sebagai informasi, seminar tersebut diikuti sekitar 200 orang peserta dari kalangan pelaku UKM, instansi terkait, fasilitator, serta alumni pelatihan ekspor yang diselenggarakan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI). Hadir sebagai narasumber yaitu praktisi dari The Nielsen Indonesia Yongky Susilo yang menyampaikan perkembangan terkini digital marketing di Indonesia dan manfaatnya bagi bisnis UKM.Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan agar Indonesia jangan hanya jadi pasar dan diam saja menjadi penonton kemajuan ekonomi digital. Jokowi menegaskan bahwa produk UMKM dalam negeri harus memaksimalkan ekonomi digital agar dapat laku di pasar ekspor dan memastikan pasar dalam negeri juga tidak dibanjiri barang impor.

Baca Juga : Amerika Serikat Akui Indonesia Jadi Negara Maju

“Ekonomi digital harus ciptakan lapangan kerja, harus. Ekonomi digital juga harus bisa menekan impor dan meningkatkan ekspor, harus. Dan segera ekonomi digital juga dapt diandalkan untuk menghilangkan defisit neraca perdagangan,” seru Presiden Joko Widodo pada Indonesia Digital Economy Summit 2020 di Jakarta, Kamis (27/2/2020) kemarin.Merespons hal tersebut, Praktisi Ekonomi Syariah & Koperasi Digital Chandra Vokav Saritua mengatakan bahwa dengan UMKM fokus menekan impor atas barang-barang konsumsi terutama hasil pertanian, diyakini bisa mengatasi defisit neraca perdagangan sekaligus menjadi momentum kebangkitan kedaulatan pangan nasional.”Berdasarkan rilis BPS terakhir, Indonesia impor barang konsumsi hasil pertanian sampai US$ 10 miliar sepanjang 2019 atau sebesar Rp.140 Triliun. Bila impor itu dapat kita tekan, sama artinya membuka lapangan kerja bagi 2 juta petani baru,” ujar Chandra, Jumat (28/2/2020).

“Selain defisit neraca perdagangan dapat ditekan dan membuka lapangan kerja baru sesuai harapan Presiden, kebijakan ini juga otomatis menekan kemiskinan karena para petani baru tersebut akan berpenghasilan Rp.5 juta sebulan,” jelas Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari Syariah ini.Chandra pun mendesak pemerintah segera merealisasi rencana penerapan kebijakan satu pintu atas seluruh program penguatan Koperasi & UMKM yang saat ini tersebar di 18 kementerian. Hal ini akan jadi bukti kerja konkrit dari total anggaran Rp. 33 Triliun/tahun yang selalu dikeluhkan tidak efektif.”One Gate Policy akan membuat program pemberdayaan UMKM dapat direncanakan dengan seksama. Ultimate goal yang jelas, roadmap yang detil, dan time frame yang menantang akan dapat tersusun dengan gamblang,” kata Ketua Bidang Koperasi Digital Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo) ini.

Mendukung ekonomi kerakyatan sebagai arus utama transformasi ekonomi, Chandra juga memastikan kepada pemerintah agar dalam UU Omnibus Law seharusnya sudah diatur skema peran, fungsi, dan hubungan antar pelaku ekonomi yang mutlak harus berorientasi saling mendukung & saling mengamankan bukan saling mematikan.”Peran, posisi, batasan, dan hubungan dari masing-masing Koperasi, BUMDes, Bank Wakaf Mikro, Pesantren, dan BUMN, Swasta Besar, Perbankan, serta Pelaku UMKM juga Pemerintah semua harus diatur dengan jelas dalam skema closed loop system agar tidak saling mematikan,” urai lulusan MBA University of California Los Angeles, USA ini.Yang terpenting sekarang yaitu strategi apa yang jadi prioritas dalam One Gate Policy dalam pemberdayaan UMKM. Chandra yakin bahwa anggaran Rp. 33 Triliun per tahun sangat cukup membuat ekonomi kerakyatan naik kelas agar dapat mengatasi defisit neraca perdagangan serta visi besar Indonesia Maju 2030 dapat terealisasi.

Chandra mengatakan bahwa sedikitnya ada 3 stategi yang layak jadi prioritas. Pertama, dibutuhkan pendataan secara detail terkait kondisi industri pangan meliputi pertanian, peternakan & perikanan yang komprehensif. Aplikasi digital mutlak dibutuhkan untuk membangun Big Data pemetaan petani dan nelayan di seluruh daerah.”Kita harus tahu persis di mana saja barang impor hasil pertanian senilai total US$ 10 Miliar itu diserap. Jadi kita tahu harus fokus di mana mendorong, melatih dan dampingi para petani baru guna produksi komoditi yang bersaing kualitasnya dalam misi perwujudan kedaulatan pangan,” cetus inovator Koperasi Digital Indonesia ini.Yang kedua, digalakkan program inkubasi peningkatan kapasitas bagi UMKM meliputi kemampuan analisa usaha, akuntansi, pengolahan produk, pemasaran, dan tentu teknologi digital. Selain sebagai inkubator, koperasi dapat ditugaskan jadi agregator bagi pesantren dalam pendirian Bank Wakaf Mikro yang saat ini dinilai belum berhasil.

“Penting dilatihkan bagi UMKM pertanian dan perikanan tentang pengendalian mutu atas pengolahan produk agar bersaing dengan produk impor. Admin keuangan dan penguasaan teknologi digital pun signifikan pengaruhnya agar UMKM dipercaya untuk diberikan penguatan modal,” tegas Chandra yang juga penulis “The Ma’ruf Amin Way” ini.Terakhir, menjadi penting dibentuk sebuah lembaga sebagai koordinasi satu pintu dan memastikan semua program pemberdayaan UMKM dalam transformasi ekonomi berjalan maksimal. Chandra mengusulkan nama lembaga tersebut adalah Badan Nasional Percepatan Transformasi Ekonomi serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.”Badan Nasional tersebut juga diberi tugas melakukan edukasi secara luas kepada masyarakat untuk lebih cinta produksi dalam negeri. Dibutuhkan penjelasan agar keterlibatan masyarakat untuk lebih memilih konsumsi barang produksi lokal sehingga otomatis memutar roda ekonomi secara simultan,” pungkas Chandra.