Regulasi ASEAN Terhadap Tingkatan Kinerja Perdagangan

Regulasi ASEAN Terhadap Tingkatan Kinerja Perdagangan

daftarhargakomoditas.web.id Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Regulasi ASEAN Terhadap Tingkatan Kinerja Perdagangan. Berikut ini akan kami berikan beberapa ulasan dan pembahasan yang berkaitan mengenai Regulasi ASEAN Terhadap Tingkatan Kinerja Perdagangan

Peneliti Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Salvador Buban menyatakan bahwa negara-negara anggota ASEAN perlu melakukan harmonisasi regulasi untuk meningkatkan kinerja perdagangan di kawasan Asia Tenggara.”Untuk meningkatkan kinerja perdagangan, perjanjian perdagangan regional harus melampaui liberalisasi perdagangan dan tarif untuk memberikan manfaat nyata,” katanya dikutip dari Antara, Minggu (2/2/2020).Menurut dia, sangat penting untuk saat ini agar berbagai pihak dapat mengatasi tindakan nontarif dan masalah fasilitasi perdagangan lainnya, dalam program kerja yang transparan, dapat ditindaklanjuti, dan realistis.Salvador menjelaskan bahwa database ERIA-UNCTAD Non-Tariff Measure (NTM) yang baru-baru ini diperbarui adalah langkah penting dalam menangani NTM karena meningkatkan transparansi.

“Tetapi mengatasi dampak hambatan dari NTM membutuhkan lebih dari itu, seperti penerapan praktik peraturan yang baik untuk membantu memastikan penyusunan peraturan yang lebih baik,” ujarnya.Ia memaparkan pula, program Seamless Trade Facilitation Indicators yang dikembangkan oleh ERIA bersama dengan ASEAN Trade Facilitation Joint Consultative Committee adalah inisiatif penting, yang diharapkan untuk mengklarifikasi implementasi kebijakan perdagangan di kawasan ini, termasuk rekomendasi untuk memperbaikinya.Tujuan utamanya, katanya, adalah untuk mempromosikan kebijakan perdagangan tanpa batas yang sangat penting untuk menciptakan ASEAN Economic Community sebagai pasar tunggal, basis produksi serta untuk mempromosikan daya saing perdagangan, tata kelola yang lebih baik, dan berkontribusi pada peningkatan pembangunan di kawasan ini.

Ia juga menilai bahwa perdagangan antarnegara ASEAN kini semakin terbuka dengan penurunan tarif. Namun, perdagangan intra-ASEAN yang sebenarnya tetap relatif rendah.”Ada beberapa alasan mengapa perdagangan intra-ASEAN tetap rendah, yaitu kebijakan hambatan perdagangan nontarif atau non-tariff measures (NTMs), permasalahan logistik dan prosedur bea cukai,” ucapnya.Terkait kebijakan NTM, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta, mengatakan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) mendefinisikan kebijakan NTM sebagai bentuk kebijakan selain tarif bea cukai yang memengaruhi perdagangan internasional dengan mengubah jumlah yang diperdagangkan, harga atau keduanya.

Contoh-contoh kebijakan NTM di antaranya adalah kuota, lisensi, peraturan dan persyaratan label, kontrol harga, dan langkah-langkah antipersaingan.Kebijakan NTM dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, termasuk tindakan sanitary dan phytosanitary (SPS), hambatan teknis untuk perdagangan (TBT) dan inspeksi prapengiriman dan formalitas lainnya.”Banyak dari kebijakan ini memiliki fungsi yang sah untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan warga negara. Namun, karena tarif hampir sepenuhnya dihapuskan, implementasi kebijakan NTM yang terus meningkat secara substansial menciptakan kompleksitas baru untuk perdagangan lintas batas,” paparnya.Felipa mengingatkan bahwa total jumlah NTM di negara-negara ASEAN meningkat sekitar 15 persen dari 8.237 pada 2015 menjadi menjadi 9.502 pada 2018.

Pemerintah RI telah menyetujui permintaan konsultasi Uni Eropa yang jadi bagian gugatan terhadap pelarangan ekspor bijih nikel (ore) Indonesia.Kedua belah pihak dijadwalkan akan bertemu akhir Januari 2020 di kantor Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), Jenewa, Swiss.Ini berkebalikan dengan sikap Indonesia yang juga menggugat Uni Eropa terkait larangan kelapa sawit yang dianggap sebagai bahan dasar energi tak ramah lingkungan. Kedua permintaan konsultasi tersebut akan digelar pada akhir Januari, namun dalam waktu yang berbeda.Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan, Indonesia kini tengah menunggu list pertanyaan dari pihak Uni Eropa yang kemudian akan dijawab pada sesi konsultasi.

“Advanced question sedang kami tunggu dari mereka. Itu kan membutuhkan waktu, katakanlah sekarang tanggal 7 (Januari). Jadwalnya sekitar 2 minggu. Jadi mungkin kit harapkan tanggal 16 (Januari) sudah ada advanced question yang sudah kami terima,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (7/1/2020).Sebagai bentuk persiapan, Kemendag disebutnya akan mengajak berdiskusi kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).”Tadi sudah diputuskan kami akan melakukan rapat kembali tanggal 15 Januari untuk bisa melihat kembali posisi dari masing-masing kementerian/lembaga terkait untuk melihat anticipated question atau possible pertanyaan yang mungkin akan dilayangkan kepada kami,” tuturnya.Jerry pun menyatakan bahwa pihak Indonesia optimis bahwa kebijakan pelarangan bijih nikel ke Eropa tak melanggar aturan perdagangan bebas atau free trade yang telah ditetapkan.

“Saya pikir kita optimis, kita selalu optimis kok,” ujar Jerry.Anggota Ombudsman Laode Ida mengatakan, kebijakan pelarangan ekspor nikel memberikan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Sebab sebelumnya, pelarangan ekspor nikel baru akan dilakukan pada 2022.Sebelumnya, Pemerintah membuka keran ekspor bijih nikel pada 2017 lewat Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2017. Dalam aturan tersebut pengusaha tambang yang telah memenuhi pemanfaatan nikel dalam negeri lewat pembangunan smelter, dapat melakukan penjualan nikel dengan kadar rendah dalam jumlah tertentu, paling lama lima tahun sejak berlakunya permen tersebut. Artinya, pelarangan ekspor nikel akan dilakukan pada 2022.”Saya juga bingung, tadi presentasi dari Kementerian ESDM itu sebetulnya berdasarkan perencanaan yang sangat baik sehingga kenapa pengakhiran pemberian kesempatan ekspor nikel itu sampai tahun 2021 akhir atau awal 2022,” ujar dia, saat ditemui, di Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Namun, melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 pelarangan ekspor berlaku 1 Januari 2020. Terakhir, ketentuan waktu ekspor konsentrat yang diatur dalam seluruh peraturan di atas, dianulir dan berubah menjadi 29 Oktober 2019 lalu.”Kenapa langsung. Kita bingung. Makanya tidak ada kepastian. Jadi banyak yang menjadikan orang bertanya-tanya,” ungkapnya.Pelarangan tersebut, kata dia, melanggar prinsip-prinsip pelayanan publik. Juga merugikan masyarakat. “Dalam undang-undang administrasi kepemerintahan tidak boleh juga satu kebijakan yang berdampak merugikan masyarakat,” jelas dia.Selain itu, Permen 11/2019 ini juga melanggar sejumlah peraturan dan perundang-undangan. Meskipun demikian, dia tidak menjabarkan secara rinci Undang-Undang mana saja yang dilanggar.

Baca Juga : Ekspor Kepiting Mimika Sampai Rencana Ekspor Kerang

“Proses pembuatan kebijakannya pun sudah bertentangan dengan beberapa Undang-Undang atau peraturan yang ada. Termasuk Inpres yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi sendiri itu harus melibatkan masyarakat sebelum mengambil kebijakan dan harus mempertimbangkan dampaknya,” tandasnya.Bank Dunia merilis World Development Report (WDR) edisi 2020 yang mengangkat tema ‘Trading for Development in the Age of Global Value Chains’. Dalam laporan terbaru itu, Bank Dunia menyebut keikutsertaan Indonesia dalam Rantai Nilai Global (RNG) masih lemah.Chief Economist of the East Asia and Pacific Region of the World Bank, Aaditya Mattoo menyampaikan Indonesia memiliki beberapa segi yang bertolak belakang dalam RNG. Sebab, sebagai pengekspor komoditas mentah, seperti minyak kelapa sawit dan batubara, partisipasi Indonesia terbilang cukup tinggiSementara, sebagai importir dari bahan kain dan besi baja untuk diproduksi kembali menjadi pakaian jadi dan kendaraan roda empat, partisipasi Indonesia masih rendah.

“Sebagai bukti, proporsi ekspor Indonesia untuk produk pakaian jadi, elektronik, dan suku cadang mobil ke negara-negara maju menurun. Sementara ekspor produk serupa negara-negara tetangga meningkat,” kata Aditya dalam Laporan World Development Report 2020 Bank Dunia, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/1/2020).Aditya mengatakan di Indonesia komoditas mentah yang ada selama ini memang telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan, terutama ketika harga komoditas sedang melonjak.Sebaliknya, Indonesia masih lemah dalam mengembangkan industri manufaktur, tercermin dari tidak efektifnya upaya menopang kesuksesan yang telah dicapai.”Itu mengapa dalam RNG, mengimpor untuk diekspor kembali menjadi tantangan khusus dalam era saat ini,” ujarnya.

Dalam RNG mengimpor untuk mengekspor merupakan inti dari RNG. Namun, posisi Indonesia terbilang tidak mudah dan menjadi sulit bagi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk mengimpor. Sebab, biaya inspeksi pengiriman setara dengan 41 sen per dollar AS dari harga produk impor itu sendiri.Sementara di Indonesia, pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebanyak 29 sen, dengan persetujuan impor sebanyak 13 sen.Kelemahan Indonesia dalam memanfaatkan RNG lainnya, juga diperdalam oleh tingginya biaya transportasi. Hal ini disebabkan oleh peraturan yang membebani dan distorsi dalam harga pelabuhan (port pricing).Di samping itu, proses pre clearance dan clearance untuk impor di Indonesia memakan waktu 200 jam, lima kali lipat lebih besar dibandingkan dengan Malaysia. Terlebih, lembaga yang menjaga persaingan di Indonesia termasuk yang terlemah di dunia.”Biaya penggunaan fasilitas pelabuhan (port dues) di Tanjung Priok lima kali lipat dari pelabuhan di Singapura dan dua setengah kali lipat dari pelabuhan di Yangon,” ujarnya.