Ekspor Nikel Berhenti Eksportir Bingung

Ekspor Nikel Berhenti Eksportir Bingung

daftarhargakomoditas.web.id Beberapa artikel yang akan kami sajikan untuk anda kali ini ,bisa sangat membantu apabila .anda ingin mencari informasi yang berikaitan mengenai Ekspor Nikel Berhenti Eksportir Bingung.Dan dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang membahas dan mengulas mengenai Ekspor Nikel Berhenti Eksportir Bingung

Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) menyayangkan keputusan pemerintah yang melarang ekspor nikel. Keputusan ini sangat berdampak bagi pengusaha di sektor pertambangan maupun energi.Ketua Umum BPP HIPMI Mardani Maming mengatakan, banyak pengusaha tambang kebingungan menjual nikel dengan kadar 1,7%. Sedangkan smelter dalam negeri hanya menerima kualitas nikel dengan kadar 1,8%.

“Dampak ditahannya atau disetopnya ekspor tidak boleh keluar negeri sangat berdampak sekali kepada khususnya pengusaha nikel, khususnya pengusaha tambang. Di mana pengusaha tambang yang mengirim kadar 1,7% sekarang lagi kebingungan bawa barangnya ke mana. Padahal smelter hanya menerima barang dengan kualitas 1,8%,” kata Mardani dalam acara ‘Prospek Industri Nikel Dalam Negeri’ di Sahid Sudirman Center, Jakarta, Jumat (28/2/2020).Mardani meminta kepada pemerintah agar segera menetapkan harga nikel berdasarkan Harga Patokan Mineral (HPM). Ia pun menyambut baik keputusan pemerintah jika menetapkan harga nikel US$ 30 per metrik ton.

“Ini lah yang kita perjuangkan bersama-sama untuk pemerintah hadir mengambil jalan tengah bagaimana caranya HPM betul-betul dipatok tidak merugikan penambang dan smelter. Kemarin baru disampaikan katanya sudah disepakati harga nikel HPM itu US$ 30 per metrik ton. Ini sudah menjadi berita baik bagi kita pengusaha tambang,” imbuhnya.Selain itu, pihaknya juga meminta agar pemerintah menetapkan surveyor dari kedua belah pihak antara pemilik smelter dengan pengusaha tambang. Penambang merasa tidak adil dalam bisnis jika surveyor hanya dari pihak smelter.”Kualitas barang kadar 1,8% kurang 0,1 saja kita kena penalti US$ 7. Di mana surveyor itu yang menentukan kita dipenalti atau tidak. Bagaimana bisa bisnisnya adil kalau yang memberi surveyor hanya si pemilik smelter. Mestinya si penambang juga berhak menunjuk surveyor yang nanti akan menjadi acuan apabila terjadi perselisihan,” pintanya.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah sedang bernegosiasi dengan otoritas internasional demi mendapatkan hak atas landas kontinen di tiga titik di luar Indonesia. Landas kontinen atau wilayah dasar laut ini berada di dekat pulau Sumatera, Jawa dan Papua.Salah satu diantaranya memiliki luas setara Pulau Sulawesi.”Kita mau mendapatkan submisi di tiga tempat. Satu di utaranya Papua, satunya di sebelah barat Sumatera, satunya lagi di lautan Jawa. Itu luasnya besar sekali. Misalnya yang di Sumatera itu sebelah baratnya itu kira-kira sebesar Pulau Sulawesi,” kata Luhut di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2020).

Baca Juga : UMKM Punya Ilmu Eksportir

Luhut meyakini ada ‘harta karun’ di tiga titik tersebut walaupun sejauh ini belum pernah dilakukan survei untuk mengetahui kekayaan alam apa yang tersimpan di dasar laut tersebut.”Ya kalau ini nanti dapat, kita kan nggak tahu juga bahwa nanti ke depan ada saja mungkin mineral atau apa yang bisa diambil, mungkin ya generasi kamu, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang ketika teknologi makin canggih. Apa yang bisa didapat? kita belum tahu,” jelasnya.Namun berdasarkan pengalaman seperti Singapura dan Korea Selatan, ditemukan cadangan nikel yang sangat besar di dekat pasifik.

Luhut menjelaskan, pada 4 Maret 2020, Tim Nasional yang berada di bawah koordinasi kementeriannya akan mempresentasikan submisi Indonesia di hadapan sidang Komisi Batas Landas Kontinen PBB.Tim Nasional Indonesia ini terdiri dari perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi, dan Pushidros TNI AL.Luhut berharap dalam 3 hingga 4 tahun ke depan, upaya Indonesia mendapatkan hak atas landas kontinen bisa tercapai.”Ya 3-4 tahun (dari sekarang) kira-kira (prosesnya),” tambah Luhut.

Related posts